Sukabumi, liputanjurnalis.com –
Maraknya kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat, hingga dana desa tahun anggaran 2025, menjadi perhatian sejumlah pihak. Di tengah proses pelaksanaan proyek tersebut, muncul dugaan adanya oknum–oknum tidak bertanggung jawab yang membekingi pekerjaan tertentu dan justru mengintimidasi wartawan saat bertugas.
Pengamat kebijakan publik Kabupaten Sukabumi, A. Sharli, menegaskan bahwa awak media sering kali mengalami tekanan ketika melakukan peliputan di lokasi proyek pemerintah. Intimidasi tersebut diduga kuat dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai wartawan maupun anggota LSM, yang disebut-sebut memiliki kedekatan atau kepentingan pribadi dengan pengusaha tertentu.
“Ini merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap wartawan. Ada oknum yang memanfaatkan profesi wartawan dan LSM demi kepentingan pribadi maupun lembaganya,” ujar Sharli.
Ia menambahkan, wartawan memiliki peran penting sebagai alat publikasi publik, penyampai informasi, serta perekat persatuan bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Selain itu, profesi jurnalis dijamin oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Siapa pun yang menghalang-halangi tugas wartawan dapat dikenakan sanksi pidana dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda Rp500 juta,” tegasnya.
Tugas utama jurnalis, lanjut Sharli, adalah memproduksi karya tulis, melakukan monitoring, mengawasi kebijakan pemerintah, serta mengawal penegakan supremasi hukum di NKRI. “Wartawan adalah pahlawan tanpa tanda jasa, pendekar masyarakat, sekaligus wakil publik yang berperan sebagai advokasi rakyat,” katanya.
Ia menegaskan, berita merupakan produk jurnalistik yang wajib mencerminkan suara masyarakat. Oleh sebab itu, wartawan berhak mengkritisi kebijakan maupun tindakan pemerintah yang dianggap merugikan publik.
Aktivis Kabupaten Sukabumi yang bergerak di bidang pengawasan publik pun ikut mengecam maraknya profesi wartawan dan LSM yang justru membekingi pengusaha demi kepentingan tertentu. Mereka meminta Pemda Sukabumi bersikap tegas dan bijak dalam menanggapi fenomena tersebut.
( Redaksi)
