PPAL Luncurkan Jalasena Maritime Studies, Bahas Strategi Perkuat Industri Maritim Nasional Hadapi Tantangan Global
Seminar dibuka oleh Ketua Umum PPAL, Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono, dan dihadiri unsur pemerintah, TNI Angkatan Laut, akademisi, pelaku industri maritim, praktisi hukum, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor kemaritiman.
Selain seminar, PPAL juga meluncurkan Jalasena Maritime Studies (JMS) sebagai pusat kajian maritim serta Kantor Hukum PPAL yang diharapkan menjadi wadah pengembangan kajian strategis sekaligus memberikan pendampingan hukum di bidang kemaritiman.
Ketua Umum PPAL, Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono, mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan maritim dunia. Namun, potensi tersebut harus ditopang oleh keamanan laut yang kuat, diplomasi yang efektif, kepastian hukum, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
"Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi melalui sektor maritim. Namun keberhasilan itu memerlukan keamanan laut, diplomasi yang kuat, kepastian hukum, dan sinergi seluruh elemen bangsa. Melalui Jalasena Maritime Studies dan Kantor Hukum PPAL, kami ingin menghadirkan pusat kajian yang mampu melahirkan rekomendasi strategis bagi pembangunan maritim Indonesia," ujar Yudo Margono.
Fokus pada Keamanan Laut dan Daya Saing Industri
Seminar menghadirkan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) sebagai keynote speaker dengan materi mengenai pentingnya keamanan laut dalam menjaga stabilitas kawasan sebagai fondasi pertumbuhan industri maritim nasional.
Dalam paparannya dibahas berbagai isu strategis, mulai dari kondisi keamanan maritim regional, potensi ancaman terhadap Indonesia, kebijakan TNI AL dalam menjaga wilayah perairan, hingga langkah-langkah memperkuat stabilitas kawasan guna mendukung pertumbuhan sektor maritim.
Hadirkan Tiga Pembicara Utama
Seminar juga menghadirkan tiga narasumber dari berbagai sektor yang membahas tantangan dan peluang industri maritim Indonesia.
Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno memaparkan pentingnya diplomasi maritim, perlindungan hukum bagi pelaku usaha Indonesia di luar negeri, serta mekanisme penyelesaian sengketa bisnis maritim internasional.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Indonesia National Shipowners' Association (INSA) Bok Nova Y. Mugijanto membahas tantangan industri pelayaran nasional, khususnya dalam menjaga distribusi energi dan meningkatkan daya saing di tengah dinamika geopolitik global.
Adapun Direktur Perkapalan dan Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Syamsuddin menjelaskan implementasi asas cabotage, mekanisme pendaftaran kapal berbendera Indonesia, serta perlindungan hukum bagi kapal dan awak kapal Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
Dorong Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia
Melalui seminar ini, PPAL berharap lahir berbagai rekomendasi strategis yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem maritim nasional.
Hasil diskusi diharapkan mampu mendorong terciptanya industri maritim Indonesia yang lebih tangguh, kompetitif, inovatif, serta adaptif terhadap perubahan global, sekaligus memperkuat langkah Indonesia menuju visi sebagai Poros Maritim Dunia.
